nusakini.com – Lombok - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga saat usai meninjau penyaluran KUR di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Sabtu (16/4/2016) mengatakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk skala ritel oleh BRI untuk sementara ditiadakan menyusulkan alokasi anggaran untuk sektor usaha itu sudah habis.

Adapun KUR Ritel BRI adalah Kredit Modal Kerja dan atau Investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan plafond Rp 25 juta hingga Rp 500 juta per debitur.

"Sudah lebih dari target. Di sini habis, Medan, Jogja juga habis," ujar Puspayoga.

Puspayoga mengatakan tingginya permintaan membuat anggaran KUR ritel lebih cepat terserap dari target yang ditentukan. Kebutuhan akan permodalan melalui akses KUR ritel diakuinya meningkat luar biasa mengingat banyak pelaku UKM yang naik kelas menjadi skala ritel.

"Kalau ini tidak diakomodir kan kesulitan kita, BRI akan kesulitan mengalokasikan anggaran ke ritel," kata Puspayoga.

Kemenkop UKM pun mengajukan usulan penambahan anggaran KUR ritel sebesar Rp7 triliun ke Komite Kebijakan. Usulan itu telah disampaikan sejak bulan Maret 2016 lalu. Usulan tambahan Rp 7 triliun tersebut termasuk dari dana KUR Rp100 trilun yang ditargetkan terealisasi tahun ini.

Senada dengan Menteri, Deputi bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Braman Setyo mengatakan, mayoritas KUR ritel cabang-cabang BRI seluruh Indonesia sudah banyak kehabisan, artinya Komite Kebijakan itu harus segera memutuskan.

Lanjut Braman, oleh Komite Kebijakan usulan tersebut sedang dikaji dan secara teknis akan dianalisa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemenkop UKM berharap tambahan dana KUR ritel segera direalisasikan agar BRI bisa kembali menyalurkan plafond ritel ke nasabahnya di seluruh cabang di daerah.(if/mk)